JAKARTA,KITAKATOLIK.COM—Rapat Kerja Nasional (RKN) Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang digelar 19-21 November 2021 menghasilkan beberapa keputusan strategis dan reformatif bagi perjalanan ke depan dari gereja yang didirikan pada 21 November 1988 itu.
Salah satu keputusannya adalah penerimaan pengunduran diri Ketum lama Pdt Marjiyo dan penyelenggaraan Sidang Istimewa untuk penentuan Ketum yang baru. Dan dalam Sidang Istimewa yang digelar dari 21-22 November tersebut dan dihadiri 119 pemilik suara, baik secara langsung maupun daring, Pdt.Dr. Jemmy Iwan Tangka secara aklamasi dipilih sebagai Ketum untuk periode 2020-2024.
“Ketum yang lama menyampaikan secara terbuka untuk konsentrasi di salah satu bidang usaha untuk menyejahterakan para pendeta di lingkungan GKSI,” kata Pdt. Willem Frans Ansanay, pendiri sekaligus Majelis Tinggi GKSI menjelaskan alasan pengunduran diri Pdt. Marjiyo.
Pergantian kepemimpinan ini, jelas Willem dalam keterangannya kepada wartawan, mengekspresikan demokratisasi dalam kepemimpinan GKSI kini.
“Di sini, siapapun bisa menjadi Ketum asalkan disetujui jemaat. Siapapun yang mau minta berhenti dan mengganti dengan yang siap, semuanya boleh saja. Tidak ada rancang-merancang yang menimbulkan chaos karena ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua,” katanya sembari menambahkan bahwa kepemimpinan yang terlalu lama cenderung korup dan tak baik, apalagi di gereja.
Willem juga menjelaskan bahwa kepala gereja, termasuk GKSI, adalah Kristus dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Kristus.
Diganti bila melawan hukum
Selain pengangkatan Pdt.Dr. Jemmy Iwan Tangka sebagai Ketum GKSI, ada juga beberapa keputusan lain terkait kepemimpinan di lingkungan GKSI. Pertama, pengaturan bahwa orang yang telah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan hukuman karena tindakan tersebut, tak peduli berapa lama ia dihukum, harus diberhentikan dan tak boleh diangkat sebagai pemimpin.
“Jadi jika ada halangan tetap dan dihukum karena pelanggaran hukum, maka secara etika dan moral Kristen, seorang pemimpin harus diganti supaya tidak menimbulkan kesan yang buruk,” kata Willem.
Ada juga keputusan penting lainnya yaitu kehadiran Mahkamah Gereja (MG). MG merupakan tempat bagi Hamba Tuhan yang dipecat untuk mencari keadilan. Ini, kata Willem, hadir untuk menghindari terjadinya pemecatan atau penggantian jabatan pelayanan hanya karena perasaan suka atau tidaknya terhadap seseorang.
Terbuka berdamai
Salah satu keputusan penting lainnya adalah kesiapan GKSI pimpinan Pdt. Iwan Tangka untuk berdamai, kapan saja dengan GKSI versi lain. Keputusan ini merupakan bentuk taat asas kepada anjuran PGI di mana GKSI menjadi anggotanya dan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama selaku pihak pemerintah.
Kedua lembaga ini, baik PGI maupun Dirjen Bimas Kristen, telah menegaskan bahwa mereka hanya mengakui satu GKSI dan meminta kedua kubu yang bertikai untuk segera mengupayakan perdamaian bila ingin keberadaannya diterima oleh PGI maupun Bimas Kristen.
“Jadi kalau ada pengakuan dari GKSI versi lain bahwa mereka diakui oleh PGI, itu pasti tidak benar. Kami percaya PGI lewat Ketum, Pdt. Gomar Gultom akan konsisten dengan keputusan PGI di Waingapu dan begitupun Dirjen Bimas Kristen,” kata Willem Frans Ansanay.
Pada wartawan, Frans menyesalkan ada oknum-oknum yang mencoba mengartikan keinginan damai dari pihak GKSI versi Pdt. Dr. Jemmy Iwan Tangka, sebagai alasan karena sudah mau mati atau sudah tidak ada pengikut.
“Salah pula jika ada pihak yang mencoba mengartikan keinginan damai karena GKSI versi Pdt. Iwan ingin menguasai GKSI dan akan memecat serta mengambil aset GKSI. Semua itu keliru. Kami menginginkan perdamain karena memang Tuhan Yesus ajarkan untuk berdamai. Juga lembaga (PGI) dan pemerintah menganjurkan kami berdamai,” tegas Frans.
“Damai itu indah. Kalau kita tidak damai, untuk apa kita beritakan Firman di hari Minggu, dengan terus menggaungkan perdamaian dari Kristus tetapi kita sendiri tidak mau berdamai. Mari kita berikan teladan kepada jemaat,” tambahnya. (Paul MG)
