KITAKATOLIK.COM—Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat meminta pemerintah Pakistan untuk memastikan bahwa bantuan terkait pandemic COVID-19 dibagikan secara adil juga kepada kelompok-kelompok minoritas agama. Hal itu disampaikan setelah mendapatkan laporan bahwa ada beberapa organisasi di negeri berpenduduk mayoritas muslim tersebut melarang umat Kristen dan Hindu menerima bantuan makanan.
“Seiring terus menyebarnya COVID-19, komunitas rentan di Pakistan berjuang melawan kelaparan dan menjaga agar keluarga mereka tetap aman dan sehat. Bantuan makanan tidak boleh diberikan atas pertimbangan keyakinan seseorang. Kami mendesak pemerintah Pakistan untuk memastikan bahwa pendistribusian makanan dibagi secara adil dengan umat Hindu, Kristen, dan agama-agama lain,” kata Anurima Bhargava, seorang komisioner USCIRF (The U.S. Commission on Religious Freedom) pada hari Senin (13/4/2020) seperti dilaporkan Catholic News Agency.
Menurut komisi itu, laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa di Karachi, sebuah organisasi bantuan non-pemerintah, Saylani Welfare International Trust, telah menolak memberikan bantuan makanan untuk orang-orang Kristen dan Hindu. Mereka mengatakan bahwa bantuan itu diperuntukkan bagi umat Islam. Agama negara Pakistan adalah Islam, dan sekitar 97 persen populasi adalah Muslim.
Menurut komisioner USCIRF Johnnie Moore, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengatakan bahwa pemerintah di negara-negara berkembang harus bekerja untuk menyelamatkan orang-orang dari kelaparan selama pandemi coronavirus.
“Ini adalah tugas monumental yang diletakkan di depan banyak negara. Pemerintah Perdana Menteri Khan memiliki kesempatan untuk memimpin, dan mereka tidak boleh meninggalkan agama minoritas. Bila tidak, mereka dapat menambahkan satu lagi krisis, yang diciptakan oleh diskriminasi agama dan perselisihan antar-komunitas,” kata Johnnie Moore.
Pada 15 April 2020, Kementerian Kesehatan Pakistan telah melaporkan hampir 6.000 kasus virus corona di negara berpenduduk 212 juta orang tersebut.
Muslim Uighur
Pada bulan Maret 2020, USCIRF mencatat negara-negara lain yang memiliki masalah kebebasan beragama dalam menangani pandemi virus corona, termasuk di China, tempat virus tersebut berasal.
Menurut USCIRF, laporan menunjukkan bahwa pemerintah China memaksa Uighur, minoritas Muslim yang dipaksa masuk ke kamp konsentrasi sejak 2017, untuk bekerja di pabrik untuk menebus kekurangan pekerja selama karantina virus corona di negara itu. Laporan juga menunjukkan bahwa beberapa warga Uighur di kota Ghulja memiliki “akses terbatas ke makanan dan pejabat setempat telah meminta pembayaran untuk membawa pasokan,” kata USCIRF. (Admin/CNA)
